SEMARANG — Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah UIN Salatiga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses pendataan dan pemetaan kelompok rentan, pemaparan program pendampingan unggulan Dinsos Jateng, serta meninjau prospek karier dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan seperti Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Rombongan mahasiswa PMI UIN Salatiga didampingi langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Roviin, M.Ag., dan Rifqi Fairuz, M.A., serta tenaga pendamping M. Amin, M.M., dan Tejo, S.E.
Acara yang berlangsung dinamis ini diawali dengan dialog hangat dan sambutan dari pihak Fakultas Dakwah UIN Salatiga, disusul penerimaan resmi dari Dinsos Jateng, pemaparan materi dasar, hingga sesi diskusi dan tanya jawab.
Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Roviin, M.Ag., dalam sambutannya menekankan signifikansi kegiatan turun lapangan bagi mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat.
“KKL ini merupakan mata kuliah wajib yang dirancang khusus untuk mengenalkan mahasiswa secara langsung kepada para praktisi di berbagai instansi. Kami sangat berterima kasih kepada Dinsos Jateng yang telah berkenan menerima kedatangan kami. Harapannya, pertemuan ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih erat dan produktif ke depannya,” ujar Roviin.
Mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Elliya Chariroh, S.Sos., M.SSp., menyambut baik inisiatif rombongan akademisi tersebut. Ia hadir didampingi oleh Tolanda Prayogo, Staf Pokja Pendataan Dinsos Jateng.
“Kami sangat berharap KKL ini dapat menjadi jembatan kolaborasi yang riil antara akademisi dan praktisi penyelenggara program kesejahteraan sosial. Mahasiswa PMI memiliki peran yang amat strategis untuk mempraktikkan ilmu yang didapat di kampus, lalu menerjemahkannya ke dalam program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Elliya.
Dalam sesi pemaparan teknis, Elliya menguraikan program pemberdayaan andalan Dinsos, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Ia mencontohkan keberhasilan KUBE di Kendal, di mana kelompok beranggotakan 10 orang fakir miskin diberikan modal stimulus Rp20 juta dan sukses membudidayakan hingga 1,3 ton ikan bandeng.
“Target utama upaya pemberdayaan melalui KUBE ini adalah menarik masyarakat keluar dari jurang kemiskinan dengan dua strategi pokok: meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kami di Dinsos melakukan pendampingan pada tahun berjalan, untuk selanjutnya pendampingan tahap lanjut diserahkan kepada instansi atau OPD terkait di kabupaten/kota,” tambahnya.
Sementara itu, Tolanda Prayogo menyoroti isu krusial mengenai dinamika sinkronisasi data kesejahteraan sosial. Ia memaparkan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pentingnya fitur sistem sanggah pada aplikasi Cek Bansos guna meminimalisasi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran (inclusion/exclusion error).
“Implementasi kebijakan data ini bergerak sangat cepat. Proses pemutakhiran di Jawa Tengah dilakukan berjenjang dari desa, naik ke provinsi, hingga dipadankan menggunakan aplikasi seperti SIKSMA. Tantangan terbesar kita hari ini justru pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data. Banyak yang baru peduli ketika terjadi masalah, seperti penonaktifan kepesertaan BPJS,” urai Tolanda.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data sosial memiliki sifat yang sangat dinamis. “Kondisi di lapangan terus berubah; yang dulunya kaya bisa saja jatuh miskin. Kondisi ini menuntut pemutakhiran secara berkala dan partisipasi masyarakat luas. Sayangnya, kita masih menemui situasi di mana ada dorongan pemutakhiran dari pimpinan daerah, namun belum diimbangi alokasi anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai untuk petugas di tingkat bawah,” pungkasnya.
Kunjungan KKL ini ditutup dengan diskusi interaktif yang berhasil membuka wawasan keilmuan dan praktik lapangan mahasiswa, khususnya mengenai kompleksitas birokrasi penanganan kemiskinan dan peluang karier lulusan PMI.
